Cinta Ilmu: Teknik Bagi Hasil Dengan Pembiayaan Mudharabah

Teknik Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

A. Pengertian Dan Rukun Mudharabah

a. Mudharabah, usaha yang berisiko (risky business) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al mal dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh.

b. Mudharabah Mutlaqah, akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari shaibul mal kepada mudharib yang memberi kewenangan penuh.

c. Mudharabah Muqayyadah, akad mudharabah dengan pembatasan

yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan
berapa pengertian yang berkaitan dengan Mudharabah sebagai berikut:

a. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

c. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

1. tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan danalainnya;

2. tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

3. mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

d. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam

kerjasama investasi.

Rukun Mudharabah adalah

a. Orang yang berakad :

1). Pemilik modal / Shahibul maal atau Rabbul maal

2). Pelaksanaan atau usahawan / Mudharib

b. Modal / maal

c. Kerja atau usaha / Dharabah

d. Keuntungan / ribh

e. Shighat / Ijab Qabul

Rukun-rukun mudhorobah dalam pandangan jumhur ulama ada tiga pelaku akad (pemberi dan penerima harta), ma`qud `alaih (modal, usaha keuntungan) dan sighat (ijab dan qabul). Imam syafi`i membaginya menjadi lima bagian harta, usaha, keuntungan, sighat dan pelaku akad.

Akad mudhorobah tidak wajib sebelum si pelaksana memulai usahanya, karena pemilik dan pelaksana bisa membatalkannya. Adapun jika pelaksana telah memulai usahanya apakah antara pelaksana dan pemilik modal wajib menulis akad mudhorobah? Imam Malik berpendapat wajib dan merupakanakad yang diwarisi.

Alur transaksi Mudharabah:

a. Suatu proyek membutuhkan modal dan disepakati sebagai

pengelola usaha (mudharib) adalah Zakaria (nasabah) sedangkan seluruh modal usaha disediakan oleh Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana (Shahibul mal). Pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya oleh Zakaria sebagai pengelola usaha. Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut mengelola usaha.

b. Pembagian hasil usaha dilakukan untuk kedua pihak sesuai

nisbah yang disepakati diawal akad, yaitu untuk Bank Syariah

C. Ketentuan Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah (penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagaimudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentuka berdasarkankesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelasdalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam Pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib)harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melaluikorespondensi, atau dengan menggunakan cara-carakomunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikanoleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini
harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagaiperimbangan (muqabil) modal yang disediakan olehpenyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib,tanpa

campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ahIslam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuakejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad alamanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

4) jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah mengatur sebagai berikut:

Pertama :Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad

Mudharabah di mana pengelola (mudharib menyertakan

modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Kedua :Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleLembaga

Keuangan Syari’ah (LKS), karena merupakan bagia dari hukum Mudharabah.

Ketiga :Ketentuan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad MudharabahMusytarakah, yaitu perpaduan dar akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya

(musytarik) memperoleh bagian keuntungan

berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat :Ketentuan Akad dalam Produk Penyaluran Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah

Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

2. Nasabah sebagai mudharib menyertakan moda atau

dananya dalam investasi bersama LKS.

3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau

dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang disepakati.

5. Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Mudharabah diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,dan istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;

dan

e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad-akad

a. Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul
maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana

c. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yangcakupannya

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

3. Fiture dan Mekanisme

a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review
dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakandalam nisbah yang disepakati

d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah
sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

e. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

f. Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan; Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

g. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

h. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

i. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

j. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra’sul maal).

D. Unsur-Unsur Mudharabah

a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak .

b. Penawaran dan Penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.

c. Maksud Penawaran dan Penerimaan merupakan suatu kesatuan infromasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung di tandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/korespondensi dengan menggunakan alat Fax atau Komputer, dan telah disahkan oleh Cendekiawan Fiqih Islam, Organisasi Konferensi Islam.

1. Modal Mudharabah

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada Pengelola Dana untuk investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha Mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah (aaoifi, 2000) sebagai berikut:

a. Jumlah modal harus harus diketahui secara pasti termasuk jenis

mata uangnya.

b. Modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset,menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau biaya historisnya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-moneter yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) diperbolehkan sebagai modal Mudharabah asalkan Pengelola Dana tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi

hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.

c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai, tidak hutang.

d. Modal Mudharabah langsung dibayar kepada Pengelola Dana.

Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi
pencairan dana, yaitu dibayar langsung dengan cara mentransfer dari rekening pemilik dana kepada Pengelola Dana, atau dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan Pengelola Dana untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut, bagaimana pun
cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan
kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal, dan pembayarannya kepada Pengelola Dana dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

2. Pekerjaan / Usaha Mudharabah

syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan Mudharabah:

a. Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus Pengelola Dana,

tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Meskipun demikian menurut madzhab Hanbali, membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.

b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan Pengelola

Dana, seperti melarang Pengelola Dana agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.

c. Pengelola Dana tidak boleh melanggar hukum Syari'ah Islamdalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.

d. Pengelola Dana harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak Mudharabah tersebut.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dalam mudarabah (AAOIFI, 2000) adalah:

a. Jenis kegiatan: bagi para pengikut madzhab Safii, hanyalah terbatas pada perniagaan, namun untuk penggandaan Fuqaha, akan diberikan pengaturan untuk semua jenis keuntungan yang berorientasi kepada kegiatan seperti perniagaan, industri, pertanian, atau pelayanan jasa.

b. Batasan kegiatan Pengelola Dana sehubungan dengan danaMudharabah adalah:

1. Harus benar-benar memiliki usaha, sesuai dengan kontrak, yang merupakan pekerjaan utama dan cabang dari kegiatannya.

2. Pekerjaan atau usaha yang ia miliki harus sesuai dengan surat kuasa umum. Kesemuanya ini merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai hubungannya dengan kegiatan usaha utama, namun merupakan penunjang dalam Perlakuan investasi, seperti perpaduan dengan dana Mudharabah dan dananya sendiri.

3. Pekerjaan atau usaha yang ia tidak akan miliki, terkecuali dengan suatu ijin tertulis dari pemilik dana tersebut.
Pekerjaan atau usaha ini tidak mengarah kepada
pengembangan dana atau pun pada kewajiban atau
hutang baru apapun, di pihak pemilik, atas dana tersebut
seperti peminjaman account dana Mudharabah.

Peraturan Usaha dengan dana Pemilik dalam Mudharabah adalah (AAOIFI, 2000) sebagai berikut

a. Usaha atau pekerjaan berkenaan dengan pengambilan keputusan, seperti penjualan dan pembelian. Pekerjaan ini tidak dapat ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan ketentuan penggandaan

Fuqaha, namun atas izin madzhab Hambali. Apabila ia melaksanakan usaha tanpa suatu ketetapan, maka akan dapat diizinkan untuk beberapa Fuqaha, karena ia melaksanakannya dengan mandat dari Pengelola Dana.

b. Sewa guna pelayanan jasa dari pemilik dana terhadap biaya-biaya

atau tagihan, seperti tagihan gudang, pelayanan jasa angkutan, akan dianggap dapat diizinkan untuk beberapa ketentuan Fuqaha.

c. Satu transaksi dari pemilik dana dengan pemilik Pengelola Dana dalam dana Mudharabah, dengan penjualan atau pembelian, akan diijinkan untuk beberapa ketentuan Fuqaha.

d. Bidang pengawasan atau pekerjaan kantor sehubungan dengan dana Mudharabah, akan diizinkan tanpa kualifikasi apapun.

3. Keuntungan atau Kerugian Mudharabah

Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan Mudharabah, dengan syarat-syarat seperti berikutini:

a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak, dan tidakterdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasildarinya.

c. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangai.
Keuntungan diberikan dalam bentuk persentase. Bagi hasil
Pengelola Dana harus secara jelas dinyatakan pada saat
pengadaan kontrak dilakukan. Dengan mengakui bahwa akan
diijinkan di kemudian hari untuk menyesuaikan persentase
keuntungan yang dialokasikan kepada para pihak.

d. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya Pengelola Dana tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan
tetapi, Pengelola Dana harus menanggung kerugian bila kerugian timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

tanpa mengembalikan modal, akan dianggap tidak stabil
terkecuali suatu strategi diterapkan untuk stabilitas, yang di sini
untuk menghapus kontrak pada setiap alokasi dan untuk
memulai suatu kontrak baru. Akan tetapi, madzhab Hambali
menerapkan salah satu dari ketentuan, sementara Bin Hazm dan
Zideiya menemukan kepemilikan keuntungan yang dialokasikan
dalam kelangsungan Mudharabah sebagai stabil.

Dalam mudharabah bagi hasil tergantung pada hasil usha yang
diperoleh oleh pengelola dana sesuai nisbah yang disepakati pada awal
akad. Jadi dalam mudharabah tidak diperkenankan untuk meminta
pengelola untuk memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil yang
besarnya ditetapkan didepan, yang harus disepakati diawal adalah porsi
pembagian keuntungan yang sering disebut dengan nisbah. Untuk
memberikan gambaran penentukan nisbah yang dilakukan oleh bank
syariah, dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut:

Gambar 4-23 : penentuan nisbah dalam mudharabah

Misalnya bank syariah ingin memberikan modal mudharabah
sebesar Rp. 50.000.000,- dengan prinsip mudharabah. Dari pemberian

modal mudharabah tersebut bank syariah mengharapkan keuntungan
(expectation return) atau proyek pendapatan sebesar 20% x Rp. 50.000.000 = Rp. 10.000.000,--. Dengan pemberian modal Rp. 50.000.000 tersbeut bank syariah tidak diperkenan meminta kepada pengelola (nasabah) untuk membayar bagi hasil Rp. 10.000.000,-- yang harus dilakukan adalah menentukan porsi pembagian hasil usaha (nisbah). Pada umumnya dalam berbagi hasil mempergunakan prinsip revenue sharing yaitu pembagian dari hasil usaha (gross profit),
sehingga harus diketahui proyeksi hasil usaha yang diperoleh nasabah
(misalnya sebesar Rp. 40.000.00,--), yaitu penjualan yang dilakukan
sebesar Rp.120.000.000,-- dikurangi harga pokok penjualan sebesar
Rp. 80.000.000,--. Dalam revenue sharing bank syariah hanya
diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha dari estimasi laba
kotor tersebut yaitu dari Rp.40.000.000,-- ini. Jika proyeksi yang
diharapkanoleh bank syariah adalah Rp. 10.000.000,- maka nisbah
untuk bank syariah sebagai pemilik dana adalah 10.000.000/40.000.000
x 100% = 25% sehingga nisbah yang diharapkan adalah 25 untuk bank
syariah dan 75 untuk nasabah.

Jika realisasi hasil usaha (laba kotor) sesuai proyeksi sebesar Rp.

40.000.000,-- maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sebesar 25%
x Rp. 40.000.000,-- = Rp. 10.000.000,-- sesuai dengan proyeksi dan
nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar 75% x Rp.40.000.000,-- = Rp.

30.000.000. Namun jika realisasi hasil usaha (laba kotor) yang
diperoleh hanya sebesar Rp. 5.000.000,-- mka bagi hasil untuk bank
syariah hanya sebesar 25% x Rp. 5.000.000 = Rp. 1.250.000,- atau
lebih rendah dari proyeksi sedangkan nasabah mendapatkan bagi hasil
sebesar 75% x Rp. 5.000.000 = Rp.3.750.000. Proyeksi bank syariah
Rp. 10.000.000,-- sedangkan realisasi bagi hasil dari nasabah Rp. 1.250.000.,-- maka sisanya sebesar Rp. 8.750.00-- tidak diperkenankan ditagih atau diakumulasikan dengan bagi hasil berikutnya. Sebaliknya jika realisasi hasil usaha sebesar Rp. 60.000.000,-- maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sebesar 25% x Rp. 60.000.000 = Rp. 15.000.000,-- (melebihi proyeksi) dan untuk nasabah memperoleh bagi hasil sebesar 75% x Rp. 60.000.000,-- = Rp.

45.000.000,-- Pendapatan yang melebihi proyeksi merupakan haknya bank syariah.

Sedangkan Kerugian Mudharabah perlu diketahui hal-hal (aaoifi, 2000) sebagai berikut:

a. Sebagaimana disebutkan di atas, kerugian hanya akan ditanggung

oleh pemilik dari dana, namun Pengelola Dana tidak akan menanggung apapun darinya terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau kelalaiannya ditinjau dari perjanjian Fuqaha atau kesepakatan Fuqaha mengenai kesepakatan ini.

b. Kerugian akhir neto pada saat Mudharabah diputarkankembali

akan dianggap sebagai penurunan dalam modal Mudharabah, dan Pengelola Dana akan mengembalikan sisanya setelah mengurangkan kerugian sesuai dengan perjanjian kesepakatan Fuqaha.

c. Kerugian berkala atau sewaktu-waktu, yang terjadi padamasa kelangsungan Mudharabah harus diperhitungkan dengan
keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di
antara kedua belah pihak, jika ada, sesuai dengan ketentuan
perjanjian Fuqaha.

d. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutup oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditangguhkan sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi.

e. Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan

Mudharabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dialokasikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut: sesuai dengan ketentuan ketidak konsistensi keuntungan yang dibagikan. Hal ini adalah untuk

E. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan
akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama
(berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik)
memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan.
Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi
porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib)

dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya
bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana
(sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana
(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai porsi modal
masing-masing; atau

(b)   hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik)
         dan pemiik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing,
         selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk
         pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara
         pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai
         nisbah yang disepakati

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor50/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah dijelaskan
ketentuan yang berkaitan dengan mudharabah musytarakah sebagai
berikut:

Pertama :Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad

Mudharabah di mana pengelola (mudharibmenyertakan

modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Kedua :Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga

Keuangan Syari’ah (LKS), karena merupakan bagian dari

hukum Mudharabah.

Ketiga :Ketentuan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah

Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad

Mudharabah dan akad Musyarakah.

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modalatau

dananya dalam investasi bersama nasabah.

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya

(musytarik) memperoleh bagian keuntungan

berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS

sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai

musytarik menanggung kerugian sesuai dengan

porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat :Ketentuan Akad dalam Produk Penyaluran Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah

Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

2. Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal

atau dananya dalam investasi bersama LKS.

Bab 4 - Pengelolaan Dana Bank Syariah | 343

3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal

atau dananya (musytarik) memperoleh bagian

keuntungan berdasarkan porsi modal yang
disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah

sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai
mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang
disepakati.

5. Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai

musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Cinta Ilmu

Jumat, 19 Desember 2014

Teknik Bagi Hasil Dengan Pembiayaan Mudharabah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar